tvOne Newsticker
Jumat, 19 Maret 2010
Kabar Terkini Populer
Komentar Populer
Kabar Ekonomi
ICW: Program Konversi Elpiji Tak Matang
Senin, 19 Oktober 2009 10:10 WIB
Jakarta, (tvOne)
LSM bidang antikorupsi, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan, program pemerintah terkait dengan konversi minyak tanah ke elpiji dijalankan tanpa perencanaan yang matang.
Keterangan resmi ICW menyebutkan, program konversi minyak tanah ke elpiji dinilai LSM tersebut merupakan program ad hoc tanpa perencanaan yang didukung oleh kebijakan penyediaan energi nasional. Serta tak didukung infrastruktur penyediaan dan pendistribusian elpiji.
Disebutkan, kebijakan penyediaan nasional dinilai merancukan peran pemerintah. Mengingat tidak ada kejelasan tentang penggunaaan migas untuk kebutuhan dalam negeri. Serta tidak adanya kebijakan untuk memprioritaskan atau mendahulukan pemenuhan kebutuhan dalam negeri.
Keterangan ICW di Jakarta, Senin (19/10) itu menyebutkan, kondisi itu mengakibatkan kelangkaan dan spekulasi dalam distribusi dan kenaikan harga pada tingkat eceran. ICW juga menyatakan, dari aspek kebijakan, pengelolaan elpiji terkait dengan UU Migas Nomor 22 Tahun 2001 terdapat kerancuan tentang wewenang untuk menentukan harga.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi pada 21 Desember 2004 telah membatalkan beberapa pasal di UU Migas. Diantaranya, Pasal 28 ayat (2) yang berbunyi "Harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar".
Menurut MK, penentuan harga melalui mekanisme persaingan usaha tidak menjamin prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. MK menilai, campur tangan pemerintah dalam kebijakan penentuan harga haruslah menjadi kewenangan yang diutamakan untuk cabang produksi yang penting dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak.
Dengan demikian, ICW berpendapat, bahwa kebijakan harga elpiji yang berasal dari minyak seharusnya ditetapkan oleh pemerintah. Bukan semata-mata ditentukan oleh Pertamina.
Sementara itu, Pertamina menunda kenaikan elpiji 12 kg lanjutan yang direncanakan bulan depan hingga tahun 2010. Ini menyusul tekanan publik atas keputusan menaikkan komoditas tersebut sejak 10 Oktober lalu. "Tahun ini cukup naik Rp100 saja," kata Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan di Jakarta, Jumat (16/10).
Menurut dia, kenaikan Rp100 per kg atau Rp1.200 per tabung yang bisa digunakan selama 15 hari tidaklah berpengaruh banyak kepada pemakainya.
Keterangan resmi ICW menyebutkan, program konversi minyak tanah ke elpiji dinilai LSM tersebut merupakan program ad hoc tanpa perencanaan yang didukung oleh kebijakan penyediaan energi nasional. Serta tak didukung infrastruktur penyediaan dan pendistribusian elpiji.
Disebutkan, kebijakan penyediaan nasional dinilai merancukan peran pemerintah. Mengingat tidak ada kejelasan tentang penggunaaan migas untuk kebutuhan dalam negeri. Serta tidak adanya kebijakan untuk memprioritaskan atau mendahulukan pemenuhan kebutuhan dalam negeri.
Keterangan ICW di Jakarta, Senin (19/10) itu menyebutkan, kondisi itu mengakibatkan kelangkaan dan spekulasi dalam distribusi dan kenaikan harga pada tingkat eceran. ICW juga menyatakan, dari aspek kebijakan, pengelolaan elpiji terkait dengan UU Migas Nomor 22 Tahun 2001 terdapat kerancuan tentang wewenang untuk menentukan harga.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi pada 21 Desember 2004 telah membatalkan beberapa pasal di UU Migas. Diantaranya, Pasal 28 ayat (2) yang berbunyi "Harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar".
Menurut MK, penentuan harga melalui mekanisme persaingan usaha tidak menjamin prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. MK menilai, campur tangan pemerintah dalam kebijakan penentuan harga haruslah menjadi kewenangan yang diutamakan untuk cabang produksi yang penting dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak.
Dengan demikian, ICW berpendapat, bahwa kebijakan harga elpiji yang berasal dari minyak seharusnya ditetapkan oleh pemerintah. Bukan semata-mata ditentukan oleh Pertamina.
Sementara itu, Pertamina menunda kenaikan elpiji 12 kg lanjutan yang direncanakan bulan depan hingga tahun 2010. Ini menyusul tekanan publik atas keputusan menaikkan komoditas tersebut sejak 10 Oktober lalu. "Tahun ini cukup naik Rp100 saja," kata Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan di Jakarta, Jumat (16/10).
Menurut dia, kenaikan Rp100 per kg atau Rp1.200 per tabung yang bisa digunakan selama 15 hari tidaklah berpengaruh banyak kepada pemakainya.
Kirim Komentar
