Kabar Ekonomi

Mamuju, (tvOne) 

Kontrak karya pengelolaan minyak dan gas (migas) di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) perlu ditinjau ulang. Hal ini dikatakan oleh Koordinator Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI), Supriadi, dalam diskusi peringatan hari Sumpah Pemuda di Mamuju, Rabu (28/10).

Menurutnya, perlunya peninjauan ulang ini dikarenakan hingga kini belum ada kejelasan mengenai besarnya keuntungan yang akan diperoleh daerah dalam pengelolaan migas di Sulbar. "Hal ini berarti kontrak karya tidak pernah melibatkan masyarakat sebagai stakeholder yang utama dalam aktifitas tersebut," imbuhnya seperti dilansir Antara.

Selama ini, lanjutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar hanya memberikan penjelasan yang tidak masuk akal kepada masyarakat mengenai keuntungan yang akan diperoleh daerah. "Kita sudah melihat dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat. Mulai dari pemutusan rumpon, ganti rugi rumpon, hingga penggusuran warga di Kecamatan Budong Budong," jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Supriadi mengatakan, ganti rumpon yang dilakukan oleh pihak perusahaan tidak mengakomodir nelayan kecil. Di Kecamatan Budong Budong, terdapat sebanyak 1.355 petani terancam tergusur akibat eksplorasi perusahaan migas.

"Pemerintah seharusnya banyak belajar dari sejarah eksploitasi migas di Indonesia yang sebagian besar justru menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Karena itulah, kami tidak menginkan hal yang sama terjadi di Sulbar," tuturnya.

Sementara itu, anggota DPRD Sulbar yang juga menjadi pemateri dalam kegiatan tersebut, Arman Salimin, mengatakan, fenomena ini telah memperlihatkan bahwa perusahaan asing telah melakukan monopoli atas kekayaan alam kita untuk mengakumulasikan modalnya," jelas Arman.

Hal ini, lanjutnya, juga menjadi konsekuensi dari Undang-Undang Migas yang lebih pro terhadap pemodal asing. Arman menambahkan, tidak jelasnya kontrak karya migas di Sulbar, menunjukkan bahwa pada dasarnya tidak terdapat indikator kesejahteraan bagi masyarakat Sulbar.