Kabar Ekonomi

Jakarta, (tvOne) 

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pihaknya telah menindak ribuan pegawai yang terlibat dengan berbagai tindakan yang tidak sejalan dengan upaya untuk mereformasi birokrasi di dalam Departemen Keuangan. "Sejak periode 2006 hingga 2009 telah ditindak sebanyak 1.961 orang," kata Sri Mulyani dalam acara pengumuman "corruption perception index" (CPI) yang digelar Transparency International Indonesia (TII) di Jakarta, Selasa (17/11).

Menkeu memaparkan, dari jumlah 1.961 orang itu terdapat antara lain 930 pegawai yang diberhentikan karena masalah integritas dan 149 pegawai yang diturunkan pangkatnya. Ia  mengemukakan, dirinya tidak merasa segan untuk memberhentikan pegawai yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi meski hal itu berarti harus mencari banyak orang lainnya sebagai pegawai pengganti.

Sri mencontohkan, saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan "shock therapy" di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, terdapat banyak pegawai di tempat tersebut yang tertangkap. Menkeu menghadapi dilema karena memberhentikan atau memindahkan semua pegawai yang tertangkap tersebut akan berakibat kepada kekurangan sumber daya manusia (SDM). Namun, Sri tetap berkehendak melakukannya. Setelah Depkeu menyeleksi banyak kandidat dan melatih para calon pegawai dalam jangka waktu sekitar tiga bulan, semua orang yang bermasalah tersebut akhirnya dapat diganti dengan pegawai baru.

Ia menegaskan, salah satu niat yang dimilikinya sejak awal menjabat sebagai Menkeu adalah meningkatkan kepercayaan publik terhadap Depkeu. Bila untuk mereformasi Depkeu harus dilakukan dengan memecat orang yang tidak memiliki integritas yang baik, ujar dia, maka hal itu akan dilakukannya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal TII Teten Masduki mengatakan, Depkeu merupakan lembaga yang penting untuk direformasi antara lain karena sebagian besar pendapatan Indonesia berasal dari pajak. "Sekitar 60 persen APBN berasal dari pajak, sedangkan 30 persen dari hasil migas (minyak dan gas bumi)," kata Teten. (Ant)